Pemerintah Nigeria lagi berupaya menggunakan pajak pada industri mata duit kripto yang tumbuh pesat. Federal Inland Revenue Service( FIRS) berencana buat memperkenalkan undang- undang administrasi perpajakan baru buat menanggulangi permasalahan ini. Walaupun Nigeria merupakan pemain berarti di pasar kripto global, dikala ini Nigeria mendapatkan pemasukan pajak yang minimun dari kegiatan ini. FIRS saat ini mencari sokongan Majelis Nasional Nigeria buat mempraktikkan pergantian ini.
Menanggulangi Kesenjangan Pendapatan
Bagi laporan baru- baru ini, Pimpinan FIRS Zacch Adedeji mengatakan usulan tersebut dalam pertemuan dengan komite gabungan Majelis Nasional Nigeria. Ia menekankan perlunya memperbarui undang- undang perpajakan Nigeria buat mencerminkan kenyataan ekonomi dikala ini, tercantum meningkatnya pemakaian mata duit kripto buat perdagangan, pembayaran lintas batasan, serta kegiatan keuangan yang lain. Walaupun kedatangan Nigeria kokoh di pasar kripto global, Adedeji mencatat kalau negeri tersebut tidak mendapatkan keuntungan finansial dari transaksi terpaut kripto.
Misalnya, Gubernur Bank Sentral Nigeria Olayemi Cardoso lebih dahulu menyoroti kalau Binance, pertukaran mata duit kripto terkemuka, dilaporkan menciptakan pemasukan$26 miliyar dari transaksi Nigeria. Sebagian pejabat yakin kalau Binance tidak memungut pajak atas transaksi ini, sehingga merampas pemasukan negeri yang signifikan.
Dalam pidatonya di depan komite gabungan, Adedeji mengakui berartinya pembenahan sistem perpajakan Nigeria supaya lebih efektif serta inklusif terhadap zona kripto.“ Kita tidak dapat lari dari ekosistem mata duit kripto sebab ini merupakan perihal yang berarti. Tetapi semacam yang terjalin di Nigeria dikala ini, tidak terdapat undang- undang yang mengendalikan pembedahan mata duit kripto,” jelas Adedeji.